Dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan produktivitas bawang merah. Penurunan tersebut disinyalir karena penggunaan pestisida yang intensif serta pola budidaya yang mengabaikan aspek ekologis dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Departemen Proteksi Tanaman Institut Pertanian Bogor (IPB), Suryo Wiyono, pada gelar teknologi dan kunjungan Klinik Tanaman IPB ke Brebes, Jawa Tengah.
Hasil kajian Klinik Tanaman IPB memperlihatkan penggunaan pestisida sudah diluar batas anjuran. Dalam semusim petani bisa menyemprot 20-25 kali. Selain itu petani juga sering mengoplos atau mencampur lebih dari tiga jenis pestisida. Ini sangat merusak aspek ekologi.
Mengutip data yang dirilis Kementerian Pertanian, selama periode 2010-2014 telah terjadi penurunan produktivitas sebesar 1,39 persen jika dibanding periode 1980-2009. Lalu untuk produksi mengalami penurunan dari 6,94 persen menjadi 5,47 persen pada kedua periode tersebut.
Padahal intervensi dan program terus ditingkatkan. Akibatnya Indonesia terus impor bawang merah.
Fenomena penurunan produktivitas tersebut, merupakan konsekuensi dari pola produksi yang tidak berkelanjutan yang dilakukan secara terus menerus. Tak mengherankan jika hama ulat grayak dan fusarium atau moler terus ada dan menyerang tanaman petani.
Pendekatan praktek budidaya sarat racun itu sesungguhnya telah terbukti tidak berhasil dalam menyelesaikan masalah pertanian. Sejauh ini terjadi sesat pemahaman dalam penanganan hama penyakit bawang merah.
Seolah penggunaan pestisida atau racun adalah yang paling efektif. Padahal dengan semakin tinggi penggunaan racun hama penyakit makin kebal dan tidak efektif karena hama ada dalam batang bawang.
Berkaitan dengan persoalan itu perlu adanya perbaikan terhadap praktek budidaya yang ekologis atau berkelanjutan. Dalam hal ini menjadi tugas semua pihak terutama pemerintah untuk dapat merubah pendekatan dan program produksi bawang merah yang rendah pestisida.
Jika perlu paket peningkatan produksi menghapuskan pestisida di dalamnya. Tentu saja hal ini tidak akan mudah diterima petani oleh karenanya pemerintah juga perlu ekstra keras melakukan proses pendampingan untuk meberikan pemahaman dan kesadaran pada petani. Tanpa itu akan sulit mengharapkan perubahan terjadi dari petani lansung secara cepat.
